 |
| Embung desa Klambu |
Program tersebut sesuai dengan apa yang dijanjikan Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, yakni pada wilayah-wilayah pedesaan.
Hasil survei BPS tahun 2015 lalu, jumlah desa tertinggal secara nasional sebanyak 20.167 ribu desa, dari 74 ribu desa lebih di seluruh Indonesia. Untuk mengurangi ketertinggalan itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo memastikan sudah lebih dari 5.000 desa yang merasakan manfaat program dana desa.
"Saya yakin kita telah berhasil mengentaskan lebih dari itu," ujar Eko Putro dalam sebuah kesempatan wawancara kepada sejumlah wartawan.
Berdasarkan data yang diterima dari Kemendes, jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, pemerintah menganggarkan Rp. 20,76 triliun dana yang digelontorkan ke desa-desa. Ditahun berikutnya, terjadi peingkatan sebesar Rp 46,9 triliun, dan meningkat Rp 60 triliun pada 2017.
"Angka Rp 60 triliun kembali dikucurkan pada 2018 ditambah skema pembangunan desa dengan program Padat Karya," ucap Eko Putro.
Namun demikian, untuk mendapatkan dana desa, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Pemerintah tidak akan menyalurkan dana desa tahun 2018 jika pemerintah desa tidak memasang baliho tentang rencana penggunaan dan realisasi dana desa.
Kemudian syarat utamanya agar dana desa itu cair, yakni pemerintah desa harus menjalankan empat program utama kementerian.
Empat program utama tersebut, pertama, membuat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades).
"Kami sedang membuat klaster ekonomi desa dalam produksi besar. Nanti kita bawa sarana pascapanen di sini agar pendapatan masyarakat desa juga meningkat," kata Eko.
Program utama kedua yaitu pemerintah meminta setiap kepala desa mengalokasikan dana Rp 200 juta sampai Rp 500 juta untuk membuat embung air desa. Fungsinya, sebagai sarana menunjang produk tanaman desa.
"Embung juga bisa dipakai untuk beternak ikan. Dan ikan sangat penting untuk menanggulang permasalahan balita yang kekurangan gizi," sambung dia.
Program utama yang ketiga, masyarakat desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pembentukan Bumdes tersebut lantaran pemerintah berencana membentuk PT Mitra Bumdes Nusantara.
"Seperti misalnya di Cirebon akan dibuat PT Mitra Bumdes Cirebon, sahamnya 51 persen saham nasional, 49 persen dari desa. Nanti semua subsidi pemerintah akan disalurkan kewar mitra Bumdes. Belinya pakai kartu dan tepat sasaran. Traktor akan dihibahkan ke PT Mitra Bumdes. Kasih subsidi bidangnya untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat," ucap dia.
Sementara itu, untuk program utama yang keempat, pemerintah meminta desa mengalokasikan dana desa Rp 50 juta sampai Rp 100 juta untuk membuat lapangan olahraga desa. Lapangan olahraga desa tersebut diharapkan adanya aktivitas positif bagi anak muda desa.
"Pak Presiden juga berencana membuat Liga Desa. Entah itu sepak bola atau olahraga yang lain pastinya kami minta dibuatkan dulu lapangan olahraganya," tutur Eko memungkasi.
Dari keempat peryaratan diatas, Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan telah memenuhinya. Untuk syarat pertama berupa Prokades atau produk kawasan perdesaan, Desa Klambu telah memiliki produk kawasan berupa pengolahan sampah menjadi pupuk kandang yang tempat produksi dan permesinannya berlokasi di TPS Beliksari.
Kemudian syarat kedua yakni membuat embung desa. Ditempat yang sama telah dibuat embung desa bahkan sekaligus difungsikan sebagai tempat pemancingan umum. Lalu syarat ketiga adalah Desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Belum terlihat dimana lokasi kantornya atau berapa karyawannya, namun beberapa saat laku kepala desa Klambu Sri Yanti sempat memberikan info perihal perekrutan untuk menjadi anggota BUMDES.
Dan yang terakhir, mengalokasikan 50-100 juta untuk membuat sarana olahraga. Kita semua tahu bertempat disebelah kantor desa Klambu saat ini tengah dibangun Gedung Olah Raga (GOR) yang tak lain adalah untuk menunjang kegiatan olahraga masyarakat.
Dari keempat syarat tersebut, hanya pemasangan baliho tentang penggunaan dan alokasi dana desa saja yang belum dipenuhi oleh pemerintah Desa Klambu. Apakah hal tersebut yang menyebabkan belum cairnya kucuran dana 1 Milyar yang dijanjikan oleh pemerintah?